Yth @DPR_RI Segera Hentikan Pembahasan Omnibus Law dan Rencana Obral Tanah Air Indonesia

Petisi

Dalam situasi pandemi Covid-19, para wakil rakyat di Senayan bukannya mengerahkan energi dan pikiran untuk lawan wabah Corona, tapi justru gencar mau sahkan Omnibus Law Cipta Kerja yang akan rugikan jutaan nasib rakyat. Padahal RUU ini sudah banyak diprotes dan ditolak berbagai kalangan, terutama kaum buruh.

Nggak cuma buruh yang terancam. Kita semua, termasuk petani, nelayan dan masyarakat adat akan dirugikan kalau RUU ini disahkan, karena RUU ini lebih banyak mengakomodasi kepentingan kelompok pemodal besar dan mendiskriminasi hak-hak rakyat kecil.

  1. RUU Cipta Kerja menyusupkan poin-poin kontroversi RUU Pertanahan yang berhasil kita batalkan saat #ReformasiDikorupsi September 2019 lalu. Kalau RUU ini disahkan, siapa aja bisa digusur untuk proyek pemerintah. Perusahaan bisa langsung dapet Hak Guna Usaha 90 tahun lamanya dan hak tanah juga akan diprioritaskan untuk investor dan perusahaan dari pada masyarakat kecil yang sampai sekarang belum punya jaminan hak atas tanah.
  2. RUU Cipta Kerja memperparah ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agraria dengan menghilangkan pembatasan luas maksimum penguasaan tanah bagi perusahaan perkebunan, industri kehutanan, dan pertambangan. Menurut data pemerintah ada 20 ribu lebih kampung dan desa yang masih tumpang-tindih dengan klaim kawasan hutan. Nah, bukannya mencari solusi penyelesaian konflik lahan yang tumpang tindih, RUU ini justru memperparah.
  3. RUU Cipta Kerja mempermudah perampasan dan penggusuran atas nama pembangunan infrastruktur dan bisnis, misalnya untuk kepentingan tambang, pariwisata dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengadaan tanah kedepannya tidak akan lagi memperhitungkan situasi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang terdampak pembangunan. AMDAL pun nggak lagi harus dipenuhi. Selain akan rusak lingkungan kita, kamu dan saya, bisa digusur kapan aja.
  4. RUU Cipta Kerja Mempercepat Alih Fungsi Tanah Pertanian
    Pangan adalah sektor kunci dalam situasi krisis Covid-19 seperti saat ini. Ironisnya, tiap tahun tanah pertanian di Indonesia terus menyusut akibat alih fungsi. RUU Cipta Kerja akan semakin memperparah kondisi tersebut karena proses alih fungsi lahan pertanian akan semakin dipermudah dengan dihapusnya syarat kajian kelayakan strategis, rencana alih fungsi tanah, dan kesesuaian rencana tata ruang wilayah. Jika RUU ini disahkan, pangan kita makin kritis dan makin banyak masyarakat Indonesia yang terancam kelaparan.
  5. RUU Cipta Kerja Memperparah Kriminalisasi dan Diskriminasi Terhadap Petani dan Masyarakat Adat
    Petani, nelayan dan masyarakat adat sering diancam, didiskriminasi dan ditangkap secara sepihak dengan beragam tuduhan pidana, biasanya memakai UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dan UU No.18/2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) . Ironisnya, RUU ini justru semakin memperkuat dua undang-undang tersebut sehingga makin mengintimidasi petani, nelayan dan masyarakat adat.

Sebelum semuanya terlambat, sebelum semuanya hilang untuk kepentingan investasi dan bisnis semata, mari kita semua bergerak minta DPR RI hentikan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja, tandatangani petisi ini dan sebarkan ke jaringanmu!

Setujukah Anda dengan Petisi untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law?

* Silakan di-klik surveynya. Ada hadiah dari sponsor kami bagi Anda yang berkenan mengisinya. Klik pilihan untuk lanjut survey dan mengetahui hadiahnya.

* 30.375 netizen telah memberikan pilihannya. Klik pilihan Anda untuk melihat hasilnya vote-nya.

Merchandise yang Bisa Anda Ambil Setelah Memberikan Survey

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1024x611.png
Klik di sini untuk kesempatan mendapatkan Oppo R11 Dual-Kamera
This image has an empty alt attribute; its file name is 2649_p1_1_alfamart_id.png

Klik di sini untuk voucer Alfamart senilai Rp 100.000,-